Penulisan ini dilakukan di dipenda provinsi nanggroe aceh darussalam yang berada di jalan t. nyak arief banda aceh. tujuan penulisan ini adalah untuk mcngetahui apakah prosedur analisa lakip tahun 2005 oleh dipenda (nad) sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah daerah di provinsi nanggroe aceh darussalam untuk berakuntabilitas. lakip (laporan akuntabilitas kinerja pemerintah) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah sebagai alat pertanggung jawaban dalam melaksanakan kewajiban. lakip scbagai salah satu bentuk akuntabilitas diharapkan dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. oleh karena itu dengan analisa lakip dapat dipcroleh penilaian atau kesimpulan secara menyeluruh mengenai penerapan lakip. berdasarkan penulisan dapat dilakukan bahwa prosedur analisa lakip 2005 oleh dipenda provinsi nanggroe aceh darussalam dilaksanakan berdasarkan pedoman analisa lakip dan sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah daerah di provinsi nanggroe aceh darussalam untuk berakuntabilitas. namun dari segi implementasi, lakip merupakan hal yang masih baru, maka hal ini membawa konsekuensi masih dijumpai kendala-kendala dalam upaya implementasi lakip sebagai berikut a. landasan hukum yang belum cukup kuat untuk dapat mewajibkan instansi pemerintah ber-lakip, b. masih kurangnya respon dari kalangan instansi pemerintah untuk melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip).
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISA LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) NAD. Banda Aceh Fakultas Ekonomi,2006
Baca Juga : PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (NURINA, 2016)
Abstract
Baca Juga : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH BESAR (Yana Hernita, 2024)