Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

FAKTOR PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI NAGARI UJUNG GADING…

Ainil Fitrina

ABSTRAK Pemilu legislatif sangat rentan terjadi praktik politik uang, dimana biasanya dilakukan oleh calon legislatif tujuannya agar mmendapatkan suara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab praktik politik uang dalamm pemilihan legislatif di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan mengkaji secara komprehensif tentang temuan yang didapakan dilapangan.Menggu…

ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ANGKATAN 2…

MANDAROSA

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, meskipun memiliki latar belakang akademik di bidang hukum, kurang mengikuti perkembangan partai politik lokal Aceh, memahami program kerja partai, dan sering mengalami kesulitan memahami informasi kampanye yang disampaikan. Sebagai generasi muda, mahasiswa membawa persepsi dan ide- ide segar yang inovatif mengenai politik, memberikan pandangan yang berbeda terhadap partai politik lokal di Aceh. Keberagaman latar belakang mahasiswa fakultas huk…

ANALISIS POLITISASI BIROKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA MEDAN

VARADILLA PUTRI SHABANNI

Pada Pemilu tahun 2024 di Kota Medan terdapat adanya Politisasi Birokrasi dalam pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terdapat permasalahan dalam pemilu di Kota Medan tahun 2024 yaitu adanya salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam melakukan hak pilihnya, yang dimana cenderung menunjukkan ketidaknetralan pada saat sebelum Pemilu dilaksanakan seperti halnya menggunakan simbol-simbol tertentu yang melambangkan salah satu paslon, selain itu juga …

PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL DAN ANTROPOSENTRISME DALAM MENGANALISIS KERUSA…

DISKY JULIHARDIYAT

ABSTRAK PT BMU (Beri Mineral Utama) adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, khususnya di wilayah Aceh Selatan, Indonesia. PT BMU memiliki izin IUP operasi produksi bijih besi yang berlaku sejak 24 Januari 2012 hingga 14 Januari 2023 di Desa Simpang Tiga, Kluet Tengah Aceh Selatan, namun yang dilakukan di lapangan adalah penambangan emas. PT BMU tidak hanya menyalahi perizinan, tapi juga merusak lingkungan dan mencemari sungai, limbah pengolahan emas dibuang langs…

PERAN MESIN POLITIK DALAM PEMENANGAN CALON SYAHRIZAL SEBAGAI DPRK ACEH BESAR …

M. GHOZZA AL-GHAZALI

ABSTRAK Struktur pemenangan memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan Syahrial dalam meraih kursi anggota DPRK selama dua periode berturut-turut. Melalui strategi yang terorganisir dan kerja sama tim yang terpadu, struktur pemenangan berhasil mengoptimalkan sumber daya dan mendekatkan Syahrial dengan pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pemenangan bekerja dalam memenangkan Syahrizal sebagai anggota DRPK Aceh Besar di Pemilu 2024-2029. Peneli…

ANALISIS POLITIK DALAM PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN SEBAGAI PLT. RUMAH S…

CINTYA SYAFIRA RISTI

Terdapat permasalahan dalam pengangkatan Pelaksana Tugas Rumah Sakit Umum (RSU) oleh Pj Bupati Aceh Besar, permasalahannya adalah pada tanggal 1 Mei 2023 keputusan mulai berlaku bahwa Anita diangkat oleh Pj Bupati ditunjuk sebagai kepala RSU Aceh Besar. Penempatan itu dituding banyak orang maupun media dan lainnya karena melanggar ketentuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penunjukan Kepala Dinas Kesehatan sebagai PLT. RSU oleh Pj Bupati Aceh Besar. Penelitian ini me…

PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BENER MERIAH TAHUN 2017

ANDRIAN AULIA MZ

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatukan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota m…

ANALISIS PERAN DPMK ACEH TENGAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG …

Fitri Araini

ABSTRAK DPMK ialah salah satu bagian yang berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, DPMK memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung, serta pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan oleh setiap pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus berperan besar dalam memberdayakan pemerintah kampu…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN DESA OLEH LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DES A…

Lila Tamara

ABSTRAK Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Gayo Lues dilimpahkan langsung kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial untuk membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagai penggerak, perencanaan, dan pelaksanaan program pengelolaan hutan. Implementasi kebijakan Hutan Desa di Kabupaten Gayo Lues khususnya di desa Agusen belum berjalan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan hutan yang seharusnya sudah berjalan dalam jangka waktu 5 tahun tetapi masih terkendala. LPHD kesulitan untuk me…

FENOMENA LOKALISASI PENGUNGSI ROHINGYA DI KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI KASUS D…

Lia Oktaviani

Fenomena pengungsian Rohingya telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melokalisasi pengungsi Rohingya di Desa Bereugang, Kecamatan Kaway XVI, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengu…


    SERVICES DESK