ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY IN INDONESIA IN THE CONTE…
Argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati tampaknya belum mencapai kesimpulan. Hal ini mendorong berbagai tanggapan dan sudut pandang dari para profesional hukum dan aktivis hak asasi manusia. Di banyak negara Asia, wacana hak asasi manusia internasional dan perjanjian yang ditujukan untuk penghapusan mungkin terbatas dalam efektivitasnya dan dicap sebagai bentuk imperialisme budaya. Pemerintah di kawasan tersebut bersikeras bahwa peradilan pidana dan kebijakan kriminal harus ditentuk…
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERKAIT PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MINUMAN KE…
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf a dan huruf j Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “pelaku usaha berkewajiban: a) untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal; j) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan …
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERKAIT PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MINUMAN KE…
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf a dan huruf j Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “pelaku usaha berkewajiban: a) untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal; j) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan …
