Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENGGUNAAN KLAUSUL PERJANJIAN BELI KEMBALI (BUY BACK GUARANTEE) DALAM PERJANJ…
T.Ahmad Denada
Penggunaan klausul buy back guarantee pada perjanjian kredit pemilikan rumah merupakan suatu upaya bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian guna memitigasi risiko kerugian yang timbul akibat wanprestasi debitur. Hal ini dilalukan dengan cara meminta tanggung jawab developer sebagai penjamin atas pelunasan KPR untuk membayar semua kewajiban debitur melalui mekanisme buy back guarantee pada saat debitur wanprestasi. Klausul ini tidak dibuat dalam bentuk akta otentik melainkan hanya dimuat …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM …
Abdul Hadi
KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA SUATU PUTUSAN PENGADILAN Abdul Hadi[* Mahasiswa ]* Rizanizarli[** Ketua Komisi Pembimbing]** Azhari[*** Anggota Komisi Pembimbing]*** ABSTRAK Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan ini apa yang didakwakan sej…
- Program Studi Magister Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PERSEPSI MANFAAT DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP PENGGUNA…
ARIKA ULFA
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan terhadap Penggunaan QRIS UKM di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UKM foodcourt di Banda Aceh yang terdaftar dan menggunakan pembayaran secara non-tunai atau QRIS serta menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yang berju…
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi (S1), Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HU…
Muhammad Zakirul Fuad
Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Pada umumnya i…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN…
Cut Firna Salsalia
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediasi di …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (SUATU…
Mulia Sari
Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku usaha yang mengolah pangan berupa mie basah yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya