Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

FUNGSI TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JALAN TAHUN 2021 GA…

KHAIRUNNAS

Tuha Peut sebagai perangkat Gampong mempunyai peran atau wewenang sebagai pengawasan dana desa, memberi masukan, menampung aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan di Gampong. Namun, dalam kenyataannya, fungsi Tuha Peut di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar belum berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dengan Kechiek tidak melibatkan Tuha Peuet dalam pembangunan jalan di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten …

ANALISIS KEMENANGAN WALHI DALAM GUGATAN TERHADAP PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-I

Shari Riza Lianda

ABSTRAK Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Aceh, pemerintah merencanakan pembangunan PLTA Tampur-I di Desa Lesten, Kabupaten Gayo Lues. Gubernur Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui Keputusan Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 yang memungkinkan PT. Kamirzu menggunakan 4.407 hektar awasan hutan, termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Tindakan ini mendorong WALHI Aceh, awasan HakA dan awasan pengacara, menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tat…

PERAN MESIN POLITIK DALAM PEMENANGAN CALON SYAHRIZAL SEBAGAI DPRK ACEH BESAR …

M. GHOZZA AL-GHAZALI

ABSTRAK Struktur pemenangan memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan Syahrial dalam meraih kursi anggota DPRK selama dua periode berturut-turut. Melalui strategi yang terorganisir dan kerja sama tim yang terpadu, struktur pemenangan berhasil mengoptimalkan sumber daya dan mendekatkan Syahrial dengan pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pemenangan bekerja dalam memenangkan Syahrizal sebagai anggota DRPK Aceh Besar di Pemilu 2024-2029. Peneli…

PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BENER MERIAH TAHUN 2017

ANDRIAN AULIA MZ

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatukan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota m…

ANALISIS PERAN DPMK ACEH TENGAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG …

Fitri Araini

ABSTRAK DPMK ialah salah satu bagian yang berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, DPMK memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung, serta pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan oleh setiap pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus berperan besar dalam memberdayakan pemerintah kampu…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN DESA OLEH LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DES A…

Lila Tamara

ABSTRAK Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Gayo Lues dilimpahkan langsung kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial untuk membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagai penggerak, perencanaan, dan pelaksanaan program pengelolaan hutan. Implementasi kebijakan Hutan Desa di Kabupaten Gayo Lues khususnya di desa Agusen belum berjalan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan hutan yang seharusnya sudah berjalan dalam jangka waktu 5 tahun tetapi masih terkendala. LPHD kesulitan untuk me…

FENOMENA KEGAGALAN KADERNISASI PARTAI POLITIK DI DPD PARTAI DEMOKRASI INDONES…

INDRA ANANDA

Bagaimana fenomena kegagalan kadernisasi partai politik oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR-RI Daerah Pemilihan Aceh 1 Pada Pemilu 2024 Bagaimana sistem pencalonan Calon Legislatif (Caleg) dari kader partai oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P) Provinsi Aceh pada Pemilu 2024 Mendeskripsikan Fenomena kegagalan kadernisasi partai DPD PDI-Perjuangan Provinsi Aceh dalam melakukan pemanasan untuk memperoleh kader-kader yang …

FENOMENA LOKALISASI PENGUNGSI ROHINGYA DI KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI KASUS D…

Lia Oktaviani

Fenomena pengungsian Rohingya telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melokalisasi pengungsi Rohingya di Desa Bereugang, Kecamatan Kaway XVI, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengu…

STRATEGI PEMENANGAN BUDIAN PADA PEMILIHAN KEUCHIK NEUSU ACEH TAHUN 2023 (STUD…

RIFQI AMAL MAULANA

ABSTRAK Pemilihan Keuchik di Gampong Neusu Aceh pada 15 Oktober 2023 melibatkan dua kandidat, Budian dan Fauzi Oesman, dalam persaingan ketat untuk jabatan periode 2023–2029. Budian, mantan Keuchik periode 2012–2017, bersaing dengan Fauzi Oesman, S.H., calon petahana yang menjabat dari 2017 hingga 2022. Masyarakat memberikan perhatian khusus pada pemilihan ini karena rekam jejak kedua kandidat yang kuat. Dengan total 2.322 pemilih, Budian berhasil meraih 756 suara, mengalahka…

ANALISIS BUDAYA POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES…

Mustiara Riskiani

Hubungan antara pemilih di Kecamatan Blangkejeren dengan partai politik ataupun calon kepala daerah beserta wakil kepala daerah dianggap tidak stabil karena pemilih lebih banyak dijadikan objek politik ketika partai politik atau calon kepala daerah membutuhkan suaranya. Namun, di Kecamatan Blangkejeren memiliki sistem pemerintah khusus yang disebut pegawe atau imem, sistem lokal ini memiliki kewajiban patuh atas arahan kepala desa. Penelitian ini bertujuan guna mencermati bahwa adanya pengaru…


    SERVICES DESK