TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KO…
ABSTRAK
MUHAMMAD
FAIZ
2024
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA
HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK
TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian
Pada Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele
“Muda Jaya” di Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., bibl., tabl.,
(Dr. T. Saiful, S.H, M.Hum.)
Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi pr…
PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN…
ABSTRAK
Rauzatul Jannah
2024
PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN
SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR
21/PDT.G/2023/PN.BNA)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,52)pp., bibl., app
Dr. Teuku Saiful, S.H., M.HUM
Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri”, kemudian dipertegas oleh Pasal 19 PP No. 9/1975
yang me…
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS YANG MENGAKIBATKAN KERUGIA…
Pasal 4 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan”. Namun, pada kenyataannya ditemukan kasus-kasus
kesalahan diagnosis yang dilakukan dokter yang berkaitan dengan masalah penyampaian informasi oleh dokter atau adanya kelalaian dokter terhadap kewajiban-kewajiba…
PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 406K/…
Penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selajutnya di singkat dengan KHI) menyatakan pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Hakim memutuskan hak asuh anak di berikan kepada pemohon dalam hal ini ialah ayah dari anak tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal…
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PEN…
Pada sengketa waris kadang melibatkan pembagian harta warisan. Hal ini tidak mengherankan karena orang cenderung untuk menguasai harta. Masalah warisan menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tin…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENT…
ABSTRAK
Maulana Ariq,
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
2023
SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR
TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI UNIT KONDOTEL ANTARA DIANA
HANDOKO DAN PT WULANDARI BANGUN
LAKSANA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 78), pp., bibl.
Safrina, S.H, M.H., M.EPM
Perjanjian Bangun Bagi unit kondotel umumnya bersifat standar, perlu
memenuhi syarat sah per Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar hukum,
etika, atau ketertib…
PENERAPAN UNSUR KEBARUAN TERHADAP PENOLAKAN HAK PATEN YANG SUDAH MEMILIKI HAK…
ABSTRAK
ISRA AL MULYA PENERAPAN UNSUR KEBARUAN TERHADAP PENOLAKAN HAK PATEN YANG SUDAH MEMILIKI HAK PRIORITAS ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/PDt.Sus-PATEN/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. )
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56) pp., bibl., app.
Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum
Penolakan klaim paten dalam putusan pengadilan niaga No. 52/PDt.Sus-PATEN/2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan paten yang berasal dari negara asing dan sudah memiliki hak priorita…
