Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA COFF…

Khairul Azmi

Berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai berikut, “perjanjian kerja adalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu (si buruh), mengikat dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadipelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja. …

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN P…

SYAFIQA AZ-ZAHRA

ABSTRAK SYAFIQA AZ-ZAHRA (2025) ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR.) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53) apl, bibl Dr. Teuku Saiful, S.H, M.Hum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR. Penggugat selaku pembeli kendaraan bermotor merek nissan navara 2018 mengajukan gugatan atas cacat tersembunyi dalam keku…

IMPLEMENTASI UANG PAKSA (DWANGSOM) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA (…

Rizqullah Mulya Ramli

Pasal 611a Rv ayat (1) BRv menyebutkan bahwa atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, BRv sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah HIR dan RBg. namun karena kebutuhan hukum dan keadaan, pen…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA NOMOR 36/PDT.G/2018/PTA…

ANDHIKA RAHMATILLAH

Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd, dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd telah sesuai dengan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (SUATU…

Mulia Sari

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku usaha yang mengolah pangan berupa mie basah yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan…

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SUAMI DI ACEH

Muhammad Farid

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin …

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KE…

MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN SARWONO

Pasal 1740 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian pinjam pakai adalah pihak pertama memberikan suatu barang kepada pihak lainnya dengan cuma-cuma, dengan syarat setelah memakai dan/atau setelah habisnya waktu peminjaman sesuai dengan perjanjian, akan mengembalikan barang pinjaman tersebut. PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Perpustakaan pada Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur tentang hak dan kewajiban peminjam. Peminjam buku diwajibkan untuk menjaga, menyimpan, serta melestar…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENOLAKAN KLAIM GARANSI PRODUK ELEKTRONIK YANG…

ika yustia

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menentukan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Namun dalam prakteknya ditemukan jual beli produk elektronik di Aplikasi Shopee, dimana seller tidak memberikan klaim garansi kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penolakan klaim garansi pr…

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK SETELAH PERCER…

Juliati

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Kewenangan untuk bertindak atas harta bersama diatur pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, namun dalam masyarakat masih terjadi perbuatan-perbuatan hukum menguasai atau menjual secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak terhadap harta bersama tersebut sehingga me…

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN…

Safia Ukhri

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Safia Ukhri * Yusri ** Teuku Saiful ABSTRAK *** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan tugas PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dimana PPAT diwaji…


    SERVICES DESK