Electronic Theses and Dissertation

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Surya Denta*
Ilyas**
Muazzin***

ABSTRAK

Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah. Sehingga menimbulkan masalah untuk dijawab melalui penelitian tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, kedudukan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Aceh setelah berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 dan faktor penghambat bagi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2006.
Penelitian ini bertujuan, mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, kedudukan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Aceh setelah berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 dan faktor penghambat bagi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2006.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Dengan sumber data adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, skunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 sampai saat ini belum dilaksanakan karena belum disahkannya mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Pertanahan. Pelaksanaan kewenangan Aceh di bidang pertanahan mengacu pada PP Nomor 3 Tahun 2015, namun sampai saat ini ketentuan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam revisi di Kementerian Dalam Negeri. Kedudukan dan Peran Pemerintah Aceh dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setelah berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 dilakukan pada tahapan Persiapan Pengadaan Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh yang merupakan dinas keistimewaan dan kekhususan Aceh yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2015, bukan akibat dari pengalihan Kanwil BPN/Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pepres Nomor 23 Tahun 2015. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh adalah Pemerintah belum menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015, lambatnya proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 dan belum direvisinya Perpres Nomor 23 Tahun 2015. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah melakukan percepatan pengalihan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan menjadi perangkat daerah, pemberian beasiswa Pendidikan Diploma I Pertanahan bagi putra putri Aceh di Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Yogyakarta dan penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan Pembentukan Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota.
Disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan percepatan disahkannya Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan, mempercepat tindaklanjut Perpres Nomor 23 Tahun 2015 dan segera mencarikan solusi dan menindaklanjuti kendala yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan kekhususan Aceh dalam bidang pertanahan.


Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Aceh, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

ACEH GOVERNMENT’S AUTHORITY IN LAND’S PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST DEVELOPMENT Surya Denta Ilyas Muazzin ABSTRACT Articles 144 of the Act Number 11, 2006 on Aceh Government states that Aceh is a region with speciality and its specility including in providing land for development of public intrest. However, recently, Aceh Government is still using the Act Number 2, 2012 on Land Procurement for the Development of Public Interest as a basic in land’s procurement. Thus, its causes a problem to be solved through the research of authority implementation of Aceh Givernment in procuring land for the development of public’s interest based on the Act Number 11, 2006, the ststus of Aceh Government in the implementation of land procurement for public interest in Aceh after the implementation of the Act Number 2, 2012 and factors that are becoming the hurdles for Aceh’s Government in the implementation of its authority based on the Act Number 11, 2006. This research aims to know and explain the implementation of Aceh Government Authority in procuring land for the development of public interest based on the Act Number 11, 2006, the status of Aceh Government in the implementation of land’s procuremet for public interest in Aceh after the implementation of the Act Number 2, 2012 and factors that are becoming hurdles for Aceh Government in the implementation of authority based on the Act Number 11, 2006. This is normative legal research. The sources of data are secondary data comprising of primary, secondary, and tertiary legal sources (supporting). The data that are obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources, and information from experts are then analysed triugh qualitative approach. The research shows that Aceh Governmet conducts land’s procurement for the development of public interest is based on the Act Number 11, 2006 has not been being conducted yet as there is the absence of the mechanism that is ruled under the Qanun Aceh on Land. The implementation of the Aceh authority in this matter is referring to the Government Regulation Number 3, 2015, however, recently, this regulation has not been conducted and it is still being revised in the Ministry of Internal Affair. The status and roles that Aceh Government has in the land procurement process for the development of public interest after the implementation of the Act Number 2, 2012 is done at the Level of Preparation of Land Procurement by Aceh’s Land Departmenr that is a dinas of specialty and it is Aceh Autonomy which is created based on The Ministry of Internal Affair Regulation Number 95, 2015, not resulted from the exchange of Regional Office of BPN/Land National Agency as worded in the Presidential Regulation Number 23, 2015. The obstacles faced by the Government of Aceh in conducting the authority of land procurement for public interest development are the central government has not followed the Presidential Regulation Number 23, 2015, the slow revision of the Government Regulation Number 3, 2015 and there is no revision of the Act Number 23, 2015. The efforts that have been done by the Aceh Government is to boost the transfer of the Regional Office of BPN and Land Agency to be local body, to provide a scholarship of first year gardauate I of Land for Acehnese students in High School of State Land Yogyakarta dan penyusunan and the draft of the Qanun Aceh on Land, Establishment of Aceh’s Land Agency and Regional/Municipal Land Agency. It is recommended that the Aceh Governemnt to boost the draft of Qanun Aceh on Land Pertanahan, follow up the Presidential Reagulation Number 23 2015 and immediately to get the solution and solve the problems that are faced in the implementation of Aceh Special Autonomy in the field of land. Key words: Authority, Aceh government, land’s procurement for development of public interest