Electronic Theses and Dissertation

Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat gampong pande di
landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena
pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar
Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun
berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda
Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan IPAL yang
berada di atas cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor terjadi konflik dan bagaimana manajemen konflik
Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat Gampong Pande. Penelitian ini
menggunakan teori Konflik dan Manajemen konflik. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif pengumpulan data
dilakukan berdasarkan dengan wawancara dokumentasi observasi data yang kemudian
akan di olah menggunakan teknik reduksi data penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IPAL ini bukan hanya
berada pada konflik cagar budaya tetapi terdapat konflik perbatasan, dampak
pembangunan IPAL ini kepada lingkungan, kesalahan komunikasi antara pemerintah
Kota Banda Aceh dan pemerintah desa, dan perbedaan tujuan pemerintah Kota Banda
Aceh dengan masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berdiskusi bersama
masyarakat mengenai jalan keluar dari permasalahan ini akan tetapi hasil dari diskusi
tersebut tidak mendapatkan win win solution. Diharapkan kepada Pemerintah Kota
Banda Aceh dapat mengembalikan lokasi pembangunan dengan cara ditimbun kembali
dan nisan di relokasi sesuai dengan titik awal penemuan sehingga tidak merusak cagar
budaya dan juga tidak menghilangkan peninggalan cagar budaya, mengembalikan titik
awal cagar budaya yang telah di pindahkan, menjadikan Gampong pande sebegai
museum Bandar Aceh Darussalam karena Kota Banda Aceh sudah berusia 813 tahun,
diharapkan pemerintah mendaftarkan cagar budaya berupa nisan kepada United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) agar dapat
terjaga dan terus terlindungi.
Kata Kunci : Konflik, Cagar Budaya, IPAL, Kota Banda Aceh, Gampong Pande

The conflict between the Banda Aceh City Government and the Pande Village community was based on the construction of a Wastewater Treatment Plant because the construction was located in a cultural heritage location, this violated Law no. 11 of 2010 concerning cultural heritage, this development was built based on the policy of the PUPR ministry which delegated it to the City of Banda Aceh, the rejection occurred in 2017 due to the construction of an WWTP which was above the cultural heritage and Green Open Space . This study aims to determine the factors that occur in conflict and how the conflict management of the City Government of Banda Aceh and the people of Pande Village. This study uses conflict theory and conflict management. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection is carried out based on interviews, documentation of observation of data which will then be processed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the construction of this WWTP is not only in a cultural heritage conflict but there are border conflicts, the impact of this WWTP development on the environment, miscommunication between the Banda Aceh City government and the village government, and differences in the goals of the Banda Aceh City government and the community. The Banda Aceh City Government has discussed with the community regarding a way out of this problem, but the results of the discussion did not get a win win solution. It is hoped that the Banda Aceh City Government will be able to restore the construction site by backfilling and relocating the tombstone according to the initial point of discovery so that it does not damage cultural heritage and also does not eliminate cultural heritage, restore the starting point of cultural heritage that has been moved, making Gampong Pande a the Bandar Aceh Darussalam museum because Banda Aceh City is already 813 years old, it is hoped that the government will register a cultural heritage in the form of a tombstone with the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) so that it can be maintained and continues to be protected. Keywords: Conflict, Cultural Conservation, IPAL, Banda Aceh City, Pande Village