Electronic Theses and Dissertation

Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Kemasan produk makanan olahan juga wajib mencantumkan informasi mengenai nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, waktu kedaluwarsa, dan halal. Namun, kenyataannya Roti Sehati dan Paten Bakery Banda Aceh tidak ada informasi yang jelas dengan tidak mencantumkan label tanggal kadaluwarsa pada produk roti yang mereka pasarkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggung jawaban Roti Sehati dan Paten Bakery terhadap produk roti yang dipasarkan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa, faktor-faktor penyebab perusahaan roti tidak melakukan pelabelan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk, dan peran instansi terkait terhadap pengawasan produk roti yang tidak melakukan pelabelan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk.
Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, melalui mewawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengusaha roti Paten Bakery dan Roti Sehati Banda Aceh terhadap penjualan roti tanpa tanggal kadaluwarsa belum terealisasikan secara sempurna sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan roti Paten Bakery dan Roti Sehati Banda Aceh tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk yaitu faktor kurangnya pengetahuan hukum dan biaya perizinan tergolong mahal, dan dalam melakukan pengawasan pada kemasan produk cacat hukum tanpa label tanggal kadaluwarsa, BPOM Aceh, Dinkes Kota Banda Aceh, Disperidag Aceh dan YaPKA bekerjasama melakukan evaluasi lapangan secara bersama.
Disarankan kepada pemerintah dan seluruh stakeholder untuk dapat mengawasi peredaran produk tanpa tanggal kadaluwarsa dengan lebih sistematis. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk. Disarankan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

According to Article 4 letter c of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection "consumers have the right to receive correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. In Article 5 paragraph (1) of Drug and Food Control Agency Regulation Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels, processed food product packaging must also include information regarding product name, composition, net weight, name and address of producer, expiration time, and halal. However, the fact is that Roti Sehati and Patent Bakery Banda Aceh do not have clear information by not labeling the expiration date on the bakery products they market. The purpose of this study is to explain the responsibility of Roti Sehati and Patent Bakery for bakery products that are marketed without including expiration dates, the factors that cause bakery companies not to label the expiration date on product packaging, and the role of relevant agencies in supervising bakery products that do not carry out labeling. expiration date on the product packaging. The research method used is empirical juridical research methodology. The data were obtained from library research and field research, by interviewing respondents and informants, and secondary data was obtained through literature and statutory reviews. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the responsibilities of Patent Bakery and Roti Sehati Banda Aceh for the sale of bread without an expiry date has not been realized perfectly according to Law Number 8 of 1999. There are several factors that cause the bakery Patent Bakery and Sehati Banda bakery Aceh does not include expiration dates on product packaging, namely the factor of lack of legal knowledge and licensing costs are relatively expensive, and in carrying out supervision on legally defective product packaging without an expiration date label, BPOM Aceh, Banda Aceh City Health Office, Aceh Disperidag and YaPKA work together to carry out field evaluations on an ongoing basis together. It is suggested to the government and all stakeholders to be able to monitor the circulation of products without expiry dates more systematically. It is recommended to consumers to be more careful in buying products. It is recommended for business actors to be able to fulfill their obligations as regulated in statutory provisions.