Electronic Theses and Dissertation

Abstrak

Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Jaringan Survei Inisiatif dengan judul Tingkat Kepuasaan Masyarakat Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014-2019 dapat disimpulkan masyarakat menilai DPRA periode 2014-2019 tidak menjalankan tiga kewajiban utamanya (Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan) dengan semestisnya. Anggota dewan terlihat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan juga agenda partai politiknya. Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui Peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diselesaikan selama 5 tahun dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan pendekatan dekskriptif dengan menggunakan Teori Peran dan Teori Institusional. Dalam menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan kepercayaan publik dengan memaksimalkan tugas dan fungsi yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan. Selain itu mempublikasi atas kinerja dan program serta kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. selain itu lembaga legislatif Aceh telah merancang sistem penyerapan aspirasi masyarakat atau SiPeMas yang nantinya memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspiranya kepada anggota dewan dan sekretariat dewan. Adapun hambatan hambatan yang dialami oleh lembaga tersebut ialah terkait dengan komunikasi secara internal kelembagaan, kewenangan yang terbatas serta sikap dan kepentingan yang dialamai baik secara internal maupun eksternal kelembagaan. Untuk itu diharapkan agar terus memaksimalkan tugas dan fungsinya serta menghasilkan produk produk yang dibutuhkan masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Kata Kunci: Peran; Lembaga; Public Trust; Dewan Perwakilan Rakyat

Abstract Based on a survey report conducted by the Initiative Survey Network with the title Level of Public Satisfaction with the Performance of the Aceh People's Representative Council (DPRA) 2014-2019 period, it can be concluded that the public assesses that the DPRA 2014-2019 period did not carry out its three main obligations (Legislation, Budgeting and Supervision) properly. Council members seem to be more concerned with their personal interests and also the agenda of their political parties. The purpose of this research is to find out the role of the Aceh People's Representative Council institution in increasing public trust in the Aceh People's Representative Council institution which was completed for 5 years and the obstacles experienced by the Aceh People's Representative Council institution in increasing public trust. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach using Role Theory and Institutional Theory. In analyzing data using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the role of the Aceh House of Representatives Institution in increasing public trust by maximizing the duties and functions, namely Legislation, Budgeting and Supervision. In addition, it publishes the performance and programs and activities carried out by the institution. In addition, the Aceh legislative body has designed a community aspiration absorption system or SiPeMas which will make it easier for the public to convey their opinions and aspirations to board members and the board secretariat. The obstacles experienced by the institution are related to internal institutional communication, limited authority and attitudes and interests experienced both internally and externally. For this reason, it is expected to continue to maximize its duties and functions and produce products needed by the community through the legislative function, budget function and supervisory function. Keywords: Role; Institution; Public Trust; House of Representatives.