Electronic Theses and Dissertation

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku usaha yang mengolah pangan berupa mie basah yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk mie basah yang mengandung zat berbahaya, faktor penyebab pelaku usaha menggunakan zat berbahaya dalam memproduksi mie basah, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi produk mie basah yang mengandung zat berbahaya.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Sedangkan bahan sekunder didapatkan dari bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun belum adanya implementasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor pelaku usaha mencampurkan zat berbahaya pada produk mie basah karena ketidakpeduliaan pelaku usaha, permintaan pelaku usaha, dan agar mie bertahan lama. Pelaku usaha melanggar beberapa tanggung jawab dan tidak melakukan ganti rugi terhadap konsumen dalam bentuk biaya kesehatan akan tetapi hanya melakukan ganti rugi apabila mie basah tersebut cacat dan rusak digantikan dengan mie yang baru atau dengan pengembalian uang.
Disarankan kepada pihak aparat penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha. Kepada pelaku usaha disarankan untuk menghindari penggunaan bahan yang dapat membahayakan dan merugikan konsumen dalam memproduksi mie basah. Dalam hal kerugian yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Article 8 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the prohibition of business actors from producing and/or trading goods and/or services that do not meet the standards required in accordance with statutory provisions. However, the reality is that there are still many business actors who process food in the form of wet noodles which contain dangerous substances that do not meet food safety and food quality standards. This action violates the provisions of the Consumer Protection Law. The aim of writing this thesis is to explain legal protection for consumers who consume wet noodle products containing dangerous substances, the factors causing business actors to use dangerous substances in producing wet noodles, and the responsibility of business actors for losses experienced by consumers due to consuming wet noodle products containing dangerous substances. This research applies empirical juridical research methods, namely research that uses primary data obtained directly from the results of field research through an interview process with respondents and informants. Meanwhile, secondary materials are obtained from legal materials such as textbooks, theories, legal dictionaries, and relevant laws and regulations. The results of this research show that consumer protection has been regulated in the Consumer Protection Law, but there has been no implementation in accordance with statutory regulations. The factor of business actors mixing dangerous substances into wet noodle products is due to business actors' ignorance, business actors' requests, and so that the noodles last a long time. Business actors violate several responsibilities and do not provide compensation to consumers in the form of health costs, but only provide compensation if the wet noodles are defective and damaged, replaced with new noodles or with a refund. It is recommended that law enforcement officials provide strict sanctions so that they can have a deterrent effect on business actors. Business actors are advised to avoid using ingredients that can be dangerous and detrimental to consumers in producing wet noodles. In the event of losses experienced by consumers, business actors must be responsible for these losses as regulated in the Consumer Protection Law.