Electronic Theses and Dissertation

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur pendidikan, dan hambatan apa saja yang ditemui saat melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Robert J. Mokcler dalam Kususma dan teori infrastruktur dari Kodoatie dalam Adrison. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. keterbatasan data dan akses wilayah menjadi hambatan dalam pengawasan pembangunan infrstruktur pendidikan. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh bisa meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi kepada masyarakat, serta dapat melengkapi sarana prasarana pendidikan yang berkesesuaian.

Kata Kunci: Pengawasan, Infrastruktur Pendidikan, Kualitas, Dinas Pendidikan Aceh.

The Aceh People's Representative Council as representatives of the people has the authority to supervise regional government policies, especially in the development of educational infrastructure. The problem that is happening now is that there are still schools that have not been reached by infrastructure development, and there is still development that is the same every year. The Aceh People's Representative Council in carrying out its supervisory function must of course be optimal in order to minimize problems that occur. The aim of this research is to find out how the function of the Aceh People's Representative Council is implemented in supervising the development of educational infrastructure, and what obstacles are encountered when supervising the development of educational infrastructure. This research uses supervision theory from Robert J. Mokcler in Kususma and infrastructure theory from Kodoatie in Adrison. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. In analyzing data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the Aceh People's Representative Council has not been optimal in supervising the development of educational infrastructure. Limited data and regional access are obstacles in monitoring the development of educational infrastructure. It is hoped that the Aceh People's Representative Council through the Aceh Education Service can improve the quality of community-oriented services, and can equip appropriate educational infrastructure. Keywords: Supervision, Education Infrastructure, Quality, Aceh Education Office.