Electronic Theses and Dissertation

Pasal 108 huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berkewajiban untuk “menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. Kemudian, Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai kewajiban “memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian”. Namun, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhannya mengakibatkan belum berjalan efektif fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, seperti bantuan bibit kerbau di Aceh Jaya yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengawasan dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, untuk menjelaskan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan untuk menjelaskan efektivitas penyaluran dana pokok-pokok pikiran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan ini digunakan dengan cara melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diolah dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengawasan dana pokok-pokok pikiran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menunggu laporan dari masyarakat, apabila nantinya ditemukan kejanggalan maka akan dibentuk Panitia Khusus untuk pemeriksaan lanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki hak untuk menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban anggaran diakhir tahun. Akuntabilitas pengelolaan dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut didasari belum adanya transparansi dan tepat guna kepada masyarakat. Pertanggungjawaban penggunaan dana pokok-pokok pikiran tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan dalam pelaporan. Efektivitas penyaluran dana pokok-pokok pikiran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh masih sangat kurang, kekurangan tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Aceh untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

Disarankan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk melakukan kolaborasi, sinergitas dan pengawasan dengan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan pengawasan dari Inspektoran Provinsi sebagai pengawas internal Pemerintah. Disarankan kepada aparat penegak hukum atau pihak auditor internal untuk menetapkan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana pokok-pokok pikiran atau pelanggaran terhadap prosedur akuntabilitas. Kepada pihak penerima manfaat disarankan untuk dapat lebih kritis dalam menanggapi setiap program yang di danai dari dana pokok-pokok pikiran, terutama masalah penggunaan dana aspirasi yang diberikan oleh dewan kepada para konstituennya.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dana Pokok-Pokok Pikiran

Article 108 letter i, letter j, and letter k of Law Number 23 the Year 2014 on Regional Government explains that members of the Provincial House of Representatives are obliged to "absorb and collect the aspirations of constituents through regular working visits, accommodate, follow up on aspirations and complaints from the community, and provide moral and political accountability to constituents in their electoral districts." Furthermore, Article 26(2)(d) of Law No. 11/2006 on the Governing of Aceh states that members of the Aceh House of Representatives must "pay attention to and channel aspirations, receive complaints and complaints from the community, and facilitate follow-up solutions." However, the use of budgets that are not to their needs has resulted in the ineffective supervisory function of the Aceh People's Representative Council, such as the buffalo seed assistance in Aceh Jaya, which did not match the Aceh Livestock Service Office Budget Implementation Document. This study aims to explain the concept of supervision of the Aceh People's Representative Council's central ideas fund, to explain the application of accountability in the management of the Aceh People's Representative Council's central ideas fund, and to explain the effectiveness of the distribution of the main ideas fund by the Aceh People's Representative Council. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure that produces descriptive data, namely what informants state in writing or orally and actual behavior. This approach is used by looking at, studying, and understanding reality and practice in the field through observation and interviews. The sampling method was carried out using a purposive sampling technique. The data sources in this research are primary data and secondary data. The data were processed with qualitative methods. The results showed that the concept of supervision of the main ideas fund carried out by the Aceh House of Representatives awaits reports from the public. A Special Committee will be formed for further examination if later irregularities are found. The Aceh House of Representatives has the right to reject the budget accountability report at the end of the year. Accountability for managing the Aceh People's Representative Council's principal funds has yet to be bemused based on the lack of transparency and appropriate use to the community. Accountability for using funds for the main ideas is not by the funds issued in the reporting. The effectiveness of the distribution of funds for the main ideas by the Aceh House of Representatives still needs to improve, and the shortcomings are caused by the lack of budget allocated by the Aceh Government to accommodate the aspirations of the community. It is recommended that members of the Aceh House of Representatives collaborate, synergize, and supervise with external parties such as the Supreme Audit Agency, the Financial and Development Supervisory Agency, and supervision from the Provincial Inspectorate as the Government's internal supervisor. Law enforcement officials or internal auditors should establish strict sanctions for parties involved in the misuse of principal funds or violations of accountability procedures. The beneficiaries are advised to be more critical in responding to every program funded from the central ideas fund, especially the problem of using aspiration funds given by the council to its constituents. Keywords: Supervision Function, Aceh House of Representatives, Principal Thought Funds