ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN PP NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN PP NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR


Pengarang

Agustriono Zuriat Putra - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0011323753

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2006

Bahasa

Indonesia

No Classification

657

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Basar telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah."
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas tahun anggaran 2004, format faktur tagihan harga upah dan bahan, dan format tanda penerimaan, keterbatasan informasi dan data-data yang penulis peroleh menyulitkan penulis untuk meneliti lebih konkrit atau lebih rinci dikerenakan oleh keterbatasan waktu dan faktor intern Dinas. Keumudian Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran dan uraian secara wajar mengenai keadaan objek penelitian yang akan diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar meliputi; perencanaan dan penyusunan kebutuhan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Dianalisa bahwa dari prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar tersebut dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (anggaran), masih terdapat kewenangan dan garis fungsi yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku umum.
Dari hasil dan analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar dalam penerapan PP Nomor 105 Tahun 2000 belum diterapkan secara sempurna atau belum memadai sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku urn um. Hal ini disebabkan karena sejak diberlakukannya PP No. 105/2000 pada tanggal l Januari 200 I sampai dengan saat ini belum dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 14 dan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor I05 Tahun 2000.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK