Electronic Theses and Dissertation

Nikel diidentifikasi sebagai mineral kritis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan ekspor bijih nikel. UE menuduh Indonesia melanggar Pasal XI GATT 1994 dan memberikan skema subsidi yang tidak adil. Panel merekomendasikan agar Indonesia mematuhi ketentuan GATT 1994. Dalam proses perkara ini, AB menghadapi kekosongan. Dalam mengajukan kasusnya ke AB, UE menyatakan akan menggunakan Peraturan Penegakan terhadap Indonesia.
Kajian ini bertujuan untuk mencari justifikasi regulasi WTO terhadap penerapan pembatasan ekspor bijih nikel di Indonesia dan memperkuat pembelaan Indonesia terhadap kasus tersebut di WTO.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum utamanya adalah hukum nasional atau internasional. Sumber sekunder dikumpulkan dengan membaca literatur dan pandangan hukum mengenai subjek tersebut dan dianalisis dengan analisis kualitatif.
Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi cadangan nikel Indonesia yang semakin berkurang. Kebijakan Indonesia yang melindungi sumber daya nikel sebagai mineral penting dapat diidentifikasi sebagai ruang kebijakan di bawah WTO. Pembatasan ekspor nikel memang berdampak pada perdagangan global. Peraturan Penegakan UE yang akan berlaku terhadap Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 23 (1) DSU.
Pemerintah Indonesia harus mengupayakan konsistensi dalam argumentasinya agar tidak melemahkan posisi negara dalam banding tersebut. Selain itu, untuk mencegah potensi bias, Indonesia harus memastikan transparansi dalam keterbukaan informasi mengenai hilirisasi nikel. Indonesia harus menyiapkan data yang menunjukkan dampak pembatasan ekspor terhadap UE. Alternatif perselisihan harus dicapai melalui diplomasi dan kesepakatan.

Nickel is identified as a critical mineral. Consequently, the Indonesian government has applied export restrictions regarding nickel ore. The EU accused Indonesia of violating Article XI of GATT 1994 and providing an unfair subsidies scheme. The Panel recommends that Indonesia adhere to the provisions of GATT 1994. During the process of this case, the AB faced the void. In pursuing its case before the AB, the EU stated it would use the Enforcement Regulation against Indonesia. This study aims to find justification under the WTO regulation for implementing export restrictions on nickel ore in Indonesia and strengthen Indonesia's defense of the case in the WTO. This study employs normative legal research. The primary legal material is national or international law. Secondary sources were gathered by reading literature and legal views on the subject and analyzed by qualitative analysis. The policy aims to protect Indonesia’s diminishing nickel deposit. Indonesia's policy of protecting nickel resources as a critical mineral could be identified as a policy space under the WTO. Nickel export restriction did impact global trade. The EU's Enforcement Regulation that will apply against Indonesia is inconsistent with Article 23 (1) of DSU. The Indonesian government should aim for consistency in the argument to avoid weakening the country's position in the appeal. Moreover, to prevent potential bias, Indonesia must ensure transparency in disclosing information about nickel downstream. Indonesia should prepare data demonstrating the impact of the export restriction on the EU. Alternative disputes should be gained through diplomacy and agreement.