Electronic Theses and Dissertation

HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI
Yossie Yulia Safrina
Azhari**
Suhaimi***
ABSTRAK
Salah satu kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau biasa disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dapat memberikan kepastian bagi Hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan. Sedangkan isi dari akta di bawah tangan tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang membuatnya. Namun ketika terjadi permasalahan Notaris sering sekali dijadikan sebagai pihak dalam gugatan atas isi dari akta di bawah tangan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hak imunitas Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi, untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi, untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan hak imunitas Notaris dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Bna.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan di dalam UUJN maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Notaris, belum ada yang mengatur secara jelas dan pasti tentang hak imunitas Notaris. Tanggung jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi ini hanya sebatas memastikan bahwa benar perjanjian atau akta itu dibuat pada tanggal tersebut dan para pihak telah setuju dengan perjanjian tersebut dengan cara menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris. Berdasarkan putusan nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Bna, UUJN belum memberikan perlindungan hukum berupa hak imunitas kepada Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk melegalisasi akta-akta di bawah tangan dikarenakan Notaris masih dijadikan pihak dalam gugatan di pengadilan.
Disarankan kepada pemerintah untuk dibuatkan aturan yang jelas dan pasti tentang hak imunitas Notaris dalam menjalankan kewenangannya melegalisasi akta di bawah tangan. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa tidak menjadikan Notaris sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan terkait dengan isi perjanjian yang dilegalisasi. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum berupa hak imunitas kepada Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk melegalisasi akta di bawah tangan, karena sesungguhnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi dari akta di bawah tangan yang dilegalisasi.
Kata Kunci: Hak Imunitas, Notaris, Legalisasi.

NOTARY'S IMMUNITY RIGHTS AGAINST LEGALIZED DEED Yossie Yulia Safrina* Azhari Suhaimi ABSTRACT One of the powers of a Notary based on the provisions of Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary is to validate the signature and determine the certainty of the date of the handwritten letter by registering it in a special book or usually called legalization. A private deed that has been legalized can provide certainty for the Judge regarding the date and identity of the parties entering into the agreement as well as the signatures attached. Meanwhile, the contents of the private deed are the responsibility of the parties who made it. However, when problems arise, notaries are often used as parties in lawsuits over the contents of private deeds. This research aims to explain and analyze the regulation of Notary immunity rights for legalized deeds, to explain and analyze Notary responsibilities for legalized deeds, to explain and analyze the application of Notary immunity rights in Decision Number 28/Pdt.G/2019 /PN.Bna. This research used normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The source of legal materials in research is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research are provisions in the UUJN and other laws and regulations that regulate Notaries, do not clearly yet and definitively regulate the immunity rights of Notaries. The Notary's responsibility for this legalized private deed is only limited to ensuring that the agreement or deed was made on that date and that the parties have agreed to the agreement by signing the deed in front of the Notary. Based on decision number 28/Pdt.G/2019/PN. Bna, UUJN has not provided legal protection in the form of immunity rights to Notaries in exercising their authority to legalize private deeds because Notaries are still parties to lawsuits in court. It is recommended that the government make clear and definite regulations regarding the immunity rights of Notaries in exercising their authority to legalize private deeds. It is recommended that the parties to the dispute not make the Notary a Defendant or Co-Defendant in a lawsuit related to the contents of a legalized agreement. It is recommended that the government provide legal protection in the form of immunity rights to Notaries in exercising their authority to legalize private deeds, because in fact Notaries are not responsible for the contents of legalized private deeds. Keywords: Immunity Rights, Notary, Legalization.