Electronic Theses and Dissertation

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP
TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA

Fanda Fadilla

Sanusi


Iskandar A. Gani


ABSTRAK
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya
disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan
dan/atau
yang
dikehendaki
oleh
yang
berkepentingan
untuk
dituangkan
dalam
akta,

notaris

tidak memiliki kewenangan menyelidiki atau mencari kebenaran materiil atas data
dan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Namun, saat terjadi permasalahan notaris
dituntut secara perdata dan pidana karena diduga turut serta membantu memasukkan
keterangan palsu ke dalam akta. Berdasarkan uraian ini permasalahan yang akan diteliti yaitu
apakah notaris sebaiknya memiliki aturan hak imunitas terhadap tuntutan perdata dan pidana
terkait pembuatan akta autentik? Bagaimana perbandingan pengaturan antara hak imunitas
advokat dan notaris? Dan bagaimana upaya notaris mengatur adanya hak imunitas dan
pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait?
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pentingnya
keberadaan hak imunitas notaris terhadap tuntutan perdata dan pidana terkait akta autentik,
menganalisis perbandingan pengaturan antara hak imunitas advokat dan notaris, dan
menganalisis baaimana upaya notaris mengatur adanya hak imunitas dan pertimbangan hakim
dalam putusan pengadilan terkait.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer maupun sekunder.
Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, komparatif, dan konseptual.
Pengolahan data dengan metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan
pengolahan data secara sistematis
Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris sangat membutuhkan aturan yang jelas dan
tegas secara tertulis yang mengatur tentang imunitas terkait akta yang dibuatnya.
Perbandingan aturan hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, sedangkan
notaris dilindungi oleh UUJN dan Kode Etik Notaris tetapi belum ada aturan yang tegas dan
jelas tentang hak imunitas notaris. Salah satu upaya notaris dalam mengatur adanya semacam
aturan hak imunitas yaitu melakukan sosialisasi umum, mengajukan ide dan gagasan
mengenai pentingnya aturan hak imunitas pada pihak terkait.
Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam UUJN mengenai
penting adanya aturan hak imunitas notaris. Notaris disarankan agar bertindak cermat dan
selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Penegak hukum dalam
memeriksa dan memutus perkara terkait dengan akta yang memuat keterangan tidak sesuai
fakta untuk lebih memperhatikan UUJN dalam proses pembuatan akta autentik.
Kata Kunci: Hak Imunitas, Tuntutan Perdata dan Pidana, Akta Autentik.

THE URGENCY OF REGULATING NOTARIES IMMUNITY RIGHTS AGAINST CIVIL AND CRIMINAL CLAIMS RELATED TO THE CREATION OF AUTHENTIC DEEDS CONTAINING INACCURATE INFORMATION  Fanda Fadilla Sanusi  Iskandar A. Gani  ABSTRACT Article 15 of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary (from now on referred to as UUJN) stipulates that notaries have the authority to create authentic deeds regarding all actions, agreements, and determinations required by laws and/or desired by interested parties to be documented in a notarial deed. Notaries do not have the authority to investigate or seek the material truth of the data and information presented by the parties. However, when problems arise, notaries are often sued in civil and criminal courts because they allegedly participated in including false information in the deed. Based on this, the issue to be researched is whether notaries should have immunity rights against civil and criminal claims related to the creation of authentic deeds. How do the regulations compare between the immunity rights of advocates and notaries? And how do notaries regulate the existence of immunity rights and the judges' considerations in related court rulings? The purpose of this research is to analyze and explain the importance of notaries' immunity rights against civil and criminal claims related to authentic deeds, to analyze the comparison of regulations between the immunity rights of advocates and notaries, and to analyze the efforts of notaries in regulating the existence of immunity rights and the judges' considerations in related court decisions. The type of research used is normative juridical, which is legal research conducted by examining primary and secondary materials. The approaches used are legislative, comparative, and conceptual. Data processing using data analysis methods based on understanding and systematic data processing. The results indicate that notaries urgently need clear and explicit written regulations governing immunity related to the deeds they create. The comparison of advocate immunity rights is regulated in Article 16 of the Advocates Law, while notaries are protected by the UUJN and the Notary Code of Ethics, but there are no clear and explicit regulations regarding notary immunity rights. One of the efforts by notaries to establish some form of immunity regulation is through general socialization and proposing ideas and suggestions on the importance of immunity regulations to relevant parties. It is recommended that the government update the UUJN to include the importance of notary immunity regulations. Notaries are advised to act prudently and always apply the principle of caution in the creation deeds. Law enforcers, in examining and deciding cases related to deeds containing inaccurate information, should pay more attention to the UUJN in the process of creating authentic deeds. Keywords: Immunity Rights, Civil and Criminal Lawsuits, Authentic Deed.