Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut (Perma Nomor 1 Tahun 2016) disebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan (verstek) dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”. Namun dalam praktiknya mediasi tersebut belum maksimal/mengalami kegagalan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam sengketa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Akibat kegagalan mediasi tersebut, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan ke persidangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sengketa perdata mengalami kegagalan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Cara menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis data secara induktif dan menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian di tunjukkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh masih belum sepenuhnya sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, seperti tidak diberikannya hak kepada para pihak untuk memilih mediator serta tidak adanya nama dan profil hakim yang lengkap di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Faktor-faktor gagalnya pelaksanaan mediasi disebabkan karena para pihak tidak hadir pada saat pelaksanaan mediasi, para pihak tidak aktif di forum mediasi, para pihak tidak saling mengalah, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak.

Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mediator sesuai keinginan para pihak, disarankan adanya nama dan profil hakim yang lengkap di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Disarankan adanya penambahan hakim mediator yang bersertifikat, dan disarankan kepada para pihak yang bersengketa untuk beriktikad baik selama pelaksanaan mediasi agar pelaksanaan mediasi berjalan lancar.

Article 4 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016, hereinafter referred to as (Perma Number 1 Year 2016) states that "All civil disputes submitted to the court, including cases of opposition (verzet) to the verdict (verstek) and opposition of litigants (partij verzet) or third parties (derden verzet) against the implementation of decisions that have permanent legal force, must first be attempted to be resolved through Mediation, unless otherwise determined based on this Supreme Court Regulation". However, in practice, mediation has not been maximized/failed in the settlement of disputes at the Banda Aceh District Court in disputes over tort or default. As a result of the failure of the mediation, the dispute settlement proceeded to trial. The purpose of this research is to explain the implementation of mediation at the Banda Aceh District Court and explain the factors that cause mediation of civil disputes to fail at the Banda Aceh District Court. The type of research used is empirical (sociological) juridical research, namely research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior carried out through direct observation. How to analyze data using a qualitative approach that analyzes data inductively and produces descriptive data. The results showed that the implementation of mediation in the Banda Aceh District Court was still not fully in accordance with Perma Number 1 of 2016, such as not giving the parties the right to choose a mediator and the absence of a complete name and profile of the judge at the Banda Aceh District Court. Factors in the failure of mediation implementation are due to the parties not being present at the time of mediation, the parties are not active in the mediation forum, the parties do not give in to each other, and the absence of good faith from the parties. It is recommended to the Banda Aceh District Court to give the parties the right to choose a mediator according to the wishes of the parties, it is recommended that there are complete names and profiles of judges at the Banda Aceh District Court, it is recommended that there are additional certified mediator judges, and it is recommended that the parties to the dispute make good faith during the mediation so that the mediation runs smoothly.