Electronic Theses and Dissertation

EKSISTENSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH

Sutri Helfianti
Husni.
Adwani.
Azhari.

ABSTRAK

Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Daerah Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Akan tetapi Peraturan Presiden tersebut selain bertentangan dengan undang-undang, juga tidak dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan Eksistensi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Aceh, menganalisis konsekuensi yuridis terhadap materi muatan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta mengkaji kebijakan pertanahan pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data menggunakan data sekunder, bahan hukum didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informan dari para ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membangun argumentasi (penalaran hukum) berdasarkan filsafat, teori hukum dan asas-asas hukum, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yang berkenaan dengan peralihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tetap eksis, tidak terjadi peralihan ke Badan Pertanahan Aceh seperti amanah Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, lembaga daerah Aceh yang mengurus pertanahan adalah Dinas Pertanahan Aceh mempunyai kewenangan terbatas, kewenangan lembaga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mengurus urusan pertanahan di Aceh masih tetap dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kedua, konsekuensi yuridis terhadap materi muatan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu mengatur penentuan kepala Badan Pertanahan Nasional oleh kementrian, konsekuensinya dapat dilakukan pengaturan kembali, Perpres tersebut juga dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi lex inferiori, menimbulkan ketidak pastian hukum, dan melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, Lembaga pertanahan di Aceh pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 yang mengatur peralihan Kanwil Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh tidak terlaksana. Kanwil Badan Pertanahan Nasional tetap berada di Aceh dalam bentuk dekonsentrasi, bukan disentralisasi, tidak beralih menjadi perangkat daerah seperti yang diperintahkan oleh undang-undang, kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat sama dengan Provinsi lain yang pelaksanaan urusan pertanahan sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah secara umum, bukan undang-undang otonomi khusus.
Penelitian ini merekomendasikan, agar Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan urusan pertanahan kepada Pemerintah Aceh dengan membentuk Badan Pertanahan Aceh sesuai dengan perintah undang-undang, Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan Masyarakat Aceh dapat mengawal pembentukan Qanun Pertanahan yang sampai sekarang masih di Kementerian Dalam Negeri tidak atau belum dibahas. Pemerintah Pusat mematuhi sistem hukum yang ada di Indonesia, dengan melaksanakan peraturan secara berjenjang sesuai dengan stufenbau teori. Melakukan Penormaan Kembali terhadap Peraturan Pelaksana peralihan Kanwil Badan Pertanahan Aceh seperti yang diperintahkan oleh undang-undang, noveltinya adalah, Peralihan Kanwil BPN menjadi perangkat daerah Aceh harus tetap dilksanakan karna hal tersebut nerupakan perintah undang-undang dengan melakukan penormaan Kembali peraturan pelaksana karena Perpres yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan peraturan di atasnya dan bahkan juga tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Membangun sistem pengawasan multi pihak untuk memastikan terlaksananya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kata Kunci : Eksistensi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Otonomi Khusus Aceh

ABSTRACT In article 253 verse (1) Law Number 11 Year 2006 on Aceh Government stated that The Office Territory of the Aceh National Land Agency and The District/City Land Offices become Aceh regional apparatus and district/city regional apparatus at the latest in the beginning of 2008 fiscal year, as the implementing regulation for this provision was issued by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2015 concerning Transfer Regional Office of the Aceh National Land Agency and the Land Office The Regency/City becomes the Aceh Land Agency and the Aceh Land Regency/City Agency The Government should have implemented the Presidential regulation, and it should follow what has been regulated. The conflict is related to the regulation in the Presidential Decree regarding authority the appointment the head of Aceh Land Agency where in The Law on Aceh Government the authority is in the hands of the Aceh Government, while the Presidential Decree gives the authority to the Central Government. Aceh is a province with an autonomous status specifically within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which has privileges regulated by law. Establishment of state institutions, including the National Land Agency, abbreviated as BPN, should be refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia whose philosophy is that state institutions function to maintain stability security, politics, law, human rights and culture. This research aims to examine how transition the Regional Office of the Agency National Land Agency become a regional apparatus, whether all authority land is attached to local government, what are the juridical consequences to the contents of Presidential Decree No. 23 of 2015 which contradicts the Law on Aceh Government, whether it is null and void or can be cancelled and how is the land policy after the issuance of Presidential Decree No. 23 In 2015, has the National Land Agency Regional Office become a regional apparatus within the framework Aceh Special Autonomy. The legal research used is normative juridical, and supported empirical juridical with data sources using as secondary data, while source of law is obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis done qualitatively by building arguments (reasoning law) based on philosophy, legal theory and legal principles, produces theory or a new concept as a solution to solving the problems encountered regarding the transition from the National Land Agency to the Aceh Land Agency. The approach used is the statutory and concept approach. The results of the study found that, first, there was no transition of The National Land Agency Regional Offices to a regional apparatus, a regional institution in Aceh which manages land is the Aceh Land Office which owns limited authority, the authority of the National Land Agency institution in the context of managing land affairs is still implemented by National Land Agency. Second, consequences of juridical matters regarding the contents of Presidential Regulation Number 23 of 2015 which contrary to the Law of the Government of Aceh, juridically it can be ignored by the local government, because it is not in accordance with the statutory hierarchy in Indonesia. State administration has basic rules is the main rule of the state Staatsgrubgesetz is a group of norms fundamentals which are still outlines, so that they are still primary norms and not accompanied by secondary norms. Consequently, every lower regulation may not conflict with higher regulations. Third, the land agency in Aceh after the issuance of Presidential Decree No. 23 of 2015 which regulates the transition of the National Land Agency Regional Office to The Aceh Land Agency was not implemented. The National Land Agency Regional Office remains in Aceh in the form of deconcentration, not decentralization, does not turn into regional apparatus as ordered by the Law of Aceh Government. Philosophically, the establishment of Regional Office of The National Land Agency is an apparatus for the Aceh region in the context of realizing justice and welfare of the people in the region, and to facilitate services and shortening the bureaucracy, so it's not the other way around to determine the head of National Land Agency instead otherwise regulated by a Presidential Decree which is contrary to the law even after the issuance of the Presidential Decree was not implemented. This research recommends to the Central Government to submit authority to the Government of Aceh to form the Aceh Land Agency in accordance with statutory orders, comply with the existing legal system in Indonesia, regarding the distribution of authority, understands that authority The legislation exists in the legislature and exercises the attribution authority granted by the legislature. Immediately form the Land Agency Aceh, held a transfer of institutional status, staffing, assets, and documents as well as the form and structure of the organization, duties and functions of the Aceh Land Agency through the Aceh Qanun. Building a multi-stakeholder monitoring system for ensuring the implementation of Law Number 11 of 2006 concerning Government of Aceh. Keyword: Existence, Regional Office,of National Land Agency, Aceh Special Autonomy