Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
FIRA FITRIANI PENERAPAN SKEMA E-VOTING DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA

FIRA FITRIANI
2025



Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

(vi, 58),pp.,bibl.
(Sufyan, S.H., M.H.)
Pasal 88 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mencoblos
salah satu pasangan calon dalam surat suara. Dengan perkembangan teknologi yang ada
hingga saat ini, pemberian suara dengan metode mencoblos tidak lagi relevan sehingga
memiliki kemungkian untuk dapat dikembangkan, salah satunya adalah melalui
penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana yang dipertegas oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui posibilitas penerapan e-voting
dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta untuk mengetahui alasan tidak
diterapkannya e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis
normative. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum,
skripsi, disertasi, maupun tulisan ilmiah hukum dan artikel hukum yang relevan dengan
topik dalam pemelitian ini. Serta bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kamus hukum, atau kamus-kamus lainnya.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa E-Voting dapat diterapkan dalam Pemilihan
Kepala Daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan kehadiran Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang terhadap
penggunaan media elektronik dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu,
terdapat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang
memberikan kesempatan kepada daerah yang telah memiliki kesiapan untuk menerapkan
e-voting. Alasan e-voting belum diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
adalah dikarenakan belum adanya suatu aturan hukum yang komperhensif yang mengatur
e-voting. Sedangkan Indonesia sebagai negara hukum harus mempersiapkan sebuah
peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan e-voting. Sehingga
penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah memiliki legalitas dan dipastikan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Disarankan kepada Pemerintah untuk memulai penerapan e-voting secara progresif
atau bertahap, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 sebagai landasan hukum. Dikarenakan putusan ini
memperbolehkan penggunaan e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah selama tidak
melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta penerapan e-voting
hanya dapat dilakukan di daerah yang sudah memiliki kesiapan dari segi teknologi,
pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, serta kesiapan
masyarakat di daerah, dan persyaratan lain yang diperlukan.

Tidak Tersedia Deskripsi