Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menentukan bahwa ”Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUPK menentukan bahwa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan, dan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) maka dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan jasa tersebut. Pada kenyataannya masih ada pelaku usaha/jasa yang melanggar ketentuan pasal tersebut pada usaha jasa Laundry Express di Banda Aceh.
Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui bentuk perlindungan konsumen, faktor-faktor yang menimbulkan pelanggaran hukum, serta penerapan sanksi dalam perlindungan konsumen terhadap promosi secara tidak benar pada Express Laundry di Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penulisan deskriptif dan preskriptif
Hasil penelitian menunjukkan, bentuk perlindungan konsumen terhadap promosi tidak benar pada Express Laundry di Banda Aceh melibatkan peraturan perundang-undangan, lembaga pengawasan, dan kesadaran konsumen. Faktor yang menimbulkan pelanggaran hukum disebabkan oleh kendala internal, lonjakan permintaan, dan kurangnya pemahaman promosi, yang berdampak pada kerugian konsumen dan reputasi usaha. Hal ini terjadi karena kombinasi dari kurangnya penegakan hukum, minimnya kesadaran konsumen, lemahnya pengawasan, serta budaya bisnis yang mementingkan keuntungan daripada kejujuran dalam promosi sesuai teori Soejono Soekanto. Penerapan sanksi kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau litigasi dapat ditempuh. Diperlukan perbaikan manajemen, edukasi pelaku usaha, dan promosi yang transparan untuk melindungi konsumen.
Disarankan kepada konsumen lebih menyadari hak-haknya agar dapat mendorong pelaku usaha memenuhi tanggung jawabnya. Kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen serta dapat bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada konsumen. Pemerintah kota Banda Aceh diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani masalah ini, agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.

Article 9 paragraph (1) letter k of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (hereinafter abbreviated as UUPK) stipulates that “Business actors are prohibited from offering, promoting, advertising goods and/or services incorrectly, and/or as if offering something that contains uncertain promises”. Article 9 paragraphs (2) and (3) of the GCPL stipulates that the services as referred to in paragraph (1) are prohibited from being traded, and if business actors violate paragraph (1), they are prohibited from continuing to offer, promote, and advertise these services. In reality, there are still business actors/services that violate the provisions of the article in the Laundry Express service business in Banda Aceh. The purpose of this research is to find out the form of consumer protection, factors that cause violations of the law, and the application of sanctions in consumer protection against improper promotion at Express Laundry in Banda Aceh. This research uses empirical juridical method. The data used are primary data and secondary data obtained from field research through interviews, and literature research by reading and studying laws and regulations, books, scientific works, and related literature. Analysis is done qualitatively through descriptive and prescriptive writing. The results showed that the form of consumer protection against improper promotion at Express Laundry in Banda Aceh involves laws and regulations, supervisory institutions, and consumer awareness. Factors that give rise to violations of the law are caused by internal constraints, surges in demand, and lack of understanding of promotions, which have an impact on consumer losses and business reputation. This occurs due to a combination of lack of law enforcement, lack of consumer awareness, weak supervision, and a business culture that prioritizes profit over honesty in promotion according to Soejono Soekanto's theory. The application of sanctions to the perpetrator can be subject to administrative, civil, and criminal sanctions. Dispute resolution through mediation or litigation can be pursued. Improved management, education of business actors, and transparent promotions are needed to protect consumers. It is recommended that consumers be more aware of their rights in order to encourage business actors to fulfill their responsibilities. To business actors not to commit violations that harm consumers and can be responsible for the losses incurred to consumers. The Banda Aceh city government is expected to be more responsive in handling this problem, so that the same problem does not occur again in the future.