ANALISA LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) NAD | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISA LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) NAD


Pengarang

Meutia Fidiawati - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0011323684

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2006

Bahasa

Indonesia

No Classification

657.835

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penulisan ini dilakukan di Dipenda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di jalan T. Nyak Arief Banda Aceh. Tujuan penulisan ini adalah untuk mcngetahui apakah Prosedur Analisa LAKIP tahun 2005 oleh Dipenda (NAD) sudah mampu meningkatkan kesadaran Instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk berakuntabilitas.
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah sebagai alat pertanggung jawaban dalam melaksanakan kewajiban. LAKIP scbagai salah satu bentuk akuntabilitas diharapkan dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan analisa LAKIP dapat dipcroleh penilaian atau kesimpulan secara menyeluruh mengenai penerapan LAKIP.
Berdasarkan penulisan dapat dilakukan bahwa Prosedur Analisa LAKIP 2005 oleh Dipenda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan berdasarkan pedoman Analisa LAKIP dan sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk berakuntabilitas. Namun dari segi implementasi, LAKIP merupakan hal yang masih baru, maka hal ini membawa konsekuensi masih dijumpai kendala-kendala dalam upaya implementasi LAKIP sebagai berikut a. Landasan hukum yang belum cukup kuat untuk dapat mewajibkan Instansi Pemerintah ber-LAKIP, b. Masih kurangnya respon dari kalangan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK