Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG
DALAM MENETAPKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Suatu Penelitian di Kampung Tungel Kecamatan
Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)

HENDRA KUSUMA,
2016

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi.55), pp, bibl, app
(Kurniawan, S.H.,LL.M)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan salah satu
kewenangan Kepala Kampung. Kepala Kampung diberikan langsung kewenangan
dalam undang-undang yakni dalam Pasal 26 ayat (2) memberikan kewenangan
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Tujuan skripsi ini mendeskripsikan Kepala Kampung telah menjalankan
kewenangannya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan
faktor yang menjadi kendala Kepala Kampung dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung serta implikasi jika realisasi anggaran
tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung.
Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif-empiris.
Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan
peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan dengan
wawancara terhadap responden.
Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung telah
menjalankan kewenangannya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung sesuai dengan amanah Undang-Undang. Terdapat kendala Kepala
Kampung dalam hal menyusun RPJMK serta implikasi jika realisasi anggaran tidak
sesuai dengan RPJMK akan berdampak kepada pembangunan kampung itu sendiri,
keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih memerlukan
proses persiapan bagi perangkat Kampung dalam hal menyusun RPJMK.
Disarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten
Gayo Lues untuk lebih dapat mengontrol dan mendampingi perangkat Kampung
dalam hal menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sehingga
pembangunan kampung dapat berjalan dengan teratur dan maksimal.

Tidak Tersedia Deskripsi