Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 2016 OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA TAHUN 2020
Pengarang
ANNAHUL LIZANI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Ubaidullah - 197805162009121001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1510103010039
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik., 2022
Bahasa
Indonesia
No Classification
305.906 914
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan
pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara
resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951,
namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar
negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya
Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe
merupakan implementator dari Peraturan Presiden ini karena terdapat
pengungsi Rohingya dalam wilayah mereka. Penanganan pengungsi
Rohingya kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota
Lhokseumawe dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini
menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai alat
untuk membedah fenomena ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan pengungsi
Rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe belum berjalan
maksimal. Faktor utama penghambat adalah ketidaktersediaan anggaran
oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menangani pengungsi
Rohingya. Faktor lainnya adalah adanya pandemi Covid-19, adanya
indikasi penumpang gelap, sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe
sulit untuk mengambil keputusan apakah akan membawa pengungsi
tersebut ke daratan atau tidak.
Kata Kunci : Peraturan Presiden, Pengungsi Rohingya, Penanganan
ABSTRACT This research was aimed to know how is the handling of Rohingya refugees carrying out by the Lhokseumawe City Government. Although Indonesia is not a resettlement country because it did not convert the 1951 Geneva Convention, Indonesia still cares about the fate of refugees from abroad who enter Indonesian territory. This can be seen in the Presidential Regulation No. 125 of 2016. The Lhokseumawe City Government is the implementer of this Presidential Regulation because there are Rohingya refugees in their territory. The handling of Rohingya refugees this time is a challenge for the Lhokseumawe City Government due to the Covid-19 pandemic. This research uses Edward III's Policy Implementation theory as a tool to dissect this phenomenon. This research was conducted by using qualitative method. The results of this research showed that the handling of Rohingya refugees by the Lhokseumawe City Government had not run optimally. The main inhibiting factor is the unavailability of budget by the Lhokseumawe City Government to handle Rohingya refugees. Another factor is the Covid-19 pandemic, indications of stowaway passengers. Moreover, the Lhokseumawe City Government is difficult to make a decision whether to bring the refugees to the mainland or not. Keywords:Presidential Regulation, Rohingya Refugees, Handling.
PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKSEUMAWE 2020-2022) (Muhammad Fajri, 2022)
ASAS NON REFOULEMENT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH (ZULFAHMI, 2024)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEMANUSIAAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA (Iqramullah, 2017)
PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIA DANRNMALAYSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSIRNSELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (Ida Elvera Rambe, 2021)
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (CUT MUNAWARAH, 2022)