Electronic Theses and Dissertation

Dana desa merupakan program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di desa seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan dasar akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai prinsip dari good governance. Penulis memilih Pemerintah Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai desa yang diteliti yang juga menerima Dana Desa dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Punie dalam mencapai good governance. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan wawancara dan dokumen dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian ini dengan cara mengkonfirmasi indikator akuntabilitas dan transparansi dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi keuangan, dan tuha peut Desa Punie sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Punie. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Punie telah menjalankan prinsip akuntabilitas dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan juga telah menerapkan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

The village fund is a program as a form of government concern for development in villages throughout Indonesia. In the management of village funds, it consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability on the basis of accountability and transparency to achieve the principles of good governance. The author chose the Punie Village Government, Darul Imarah District, Aceh Besar District, Aceh Province as the studied village which also received Village Funds from the APBN. The purpose of this study is to see how the implementation of accountability and transparency in the management of village funds by the Punie Village Government in achieving good governance. In this study, the author uses a descriptive-qualitative approach. The author uses interviews and documents to collect the data used for this research by confirming the accountability and transparency indicators in Permendagri No. 113 of 2014. The interviewees in this study consisted of the village head, village secretary, and the financial division head of Punie Village as the person in charge of managing village funds in Punie Village. The results of this study indicate that the Punie Village Government has implemented the principle of accountability in the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, and has also implemented transparency in accordance with Permendagri No. 113 of 2014.