Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB PROVINSI ACEH

Teuku Muhammad Chalifachwy

Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas tentang kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh serta untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah Provinsi Aceh sebelum dan sesudah otonomi. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik penulis, pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan data skunder time seri…

PERKEMBANGAN KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PASCA PEMEKARAN WILAYAH TAHUN 2005-2012

RIZAL

ABSTRAK Kata Kunci : Perkembangan, Kecamatan dan Simpang Mamplam Penelitian ini berjudul “Perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2005-2012” mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kecamatan Simpang Mamplam dan bagaimana perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran wilayah tahun 2005-2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar …

UPAYA TOKOH GAYO DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH LEUSER ANTARA (ALA)

Usman Kari

USMAN KARI 2015 ABSTRAK UPAYA TOKOH GAYO DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH LEUSER ANTARA (ALA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 55), pp., bibl., app. (Dr. Mohd. Din, SH., MH dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Perjuangan untuk pemekaran Provinsi telah bergulir sejak tahun 1999, dipelopori oleh tokoh masyarakat yang berasal dari wilayah tengah tenggara di Jakarta. Pemekaran suatu daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemer…

EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

AULIA RAHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perd…

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (SUATU …

MASFIRAH

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh) ABSTRAK Masfirah ? Eddy Purnama?? Adwani??? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut undang-undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah”.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KA…

JASELLA SAKWI YANTI

RINGKASAN Penulisan Laporan Kerja Prantek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh selama dua bulan dan telah melalui bimbingan dari dosen pembimbing untuk menyelesaikan studi perkuliahan. Laporan Kerja Praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan,…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS MODEL GOOD GOVERNANCE BERBASIS E-GOVERMENT PADA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Ibnu Khaldun

ABSTRAK Abslrak Karya Akhir diserahkan kepada Panitia Komisi ujian unluk mendapalkan Gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ANALISIS MODEL GOOD GOVERNANCE BERBASIS E-GOVERNMENT PADA BADAN KEPEGAWA1AN ACEH Oleh IBNU KHALDUN NIM :1409200020143 Konsentrasi : Manajemen Umum Pembimbing Pertama : Prof. Dr. A. Rahman Lubis, M. Sc Pembimbing Kedua : Dr. Sofyan, SE. MBA Untuk mengetahui teknologi informasi, budaya organisasi, kualitas SDM, E- Govemment dan…

  • Program Studi Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Zulfikar

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Zulfikar 1 Yanis Rinaldi 2 Sulaiman 3 ABSTRAK Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUM…

Ramadhan

ANALYSIS OF THE EFFECT OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) AND CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN ACEH PROVINCE Name : RAMADHAN Student ID : 1409200010019 Academic Advisor : 1. Dr. T. Zulham, S.E, M.Si 2. Dr. Taufiq C. Dawood, S.E, M.Ec.Dev ABSTRACT The purpose of the study is to analyze the effect of special allocation funds and capital expenditure on economic growth in Aceh Province. The variables used are the special allocation funds and capital expenditure as…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN USAHA DEPOT AIR MINUM TANPA TANDA DAFTAR INDUSTRI (SUATU PENELIT…

Abni Lettisia

ABSTRAK ABNI LETTISIA, PELAKSANAAN USAHA DEPOT AIR MINUM TANPA TANDA DAFTAR INDUSTRI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,75), pp., tabl., bilb., app. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum) Pasal 2 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/ kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya dimana disebutkan bahwa Depot …


    SERVICES DESK