Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TER…
Mariana
EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUKA KANTOR Mariana* Darmawan** Suhaimi*** ABSTRAK Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaika…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP…
Nella Yulida Sari
ABSTRAK Nella Yulida Sari, PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR 2016 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 61) pp,. tabl,. bibl,. app. (Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa salah satu wewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ko…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …
RAHMAT QADRI NASRUN
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH
ARABIYANI
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA…
T. Fitra Yusriwan
i PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH T. Fitra Yusriwan* Taqwaddin Husin** Efendi*** ABSTRAK Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak terja…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya